Seputar Politik Identitas

Dalam buku Francis Fukuyama, Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, tertulis bahwa dalam era demokrasi liberal, ancaman serius adalah meningkatnya demand for recognition atas identitas yang terjadi di seluruh dunia. Sebelumnya, dalam buku The End of History, ia menjabarkan bahwa perang dingin tidak hanya mengakhiri perang Barat dan Timur, tetapi mengakhiri sejarah kehidupan manusia, dengan kemenangan Barat yang ditandai oleh tatanan demokrasi liberal yang diterima menjadi sistem pemerintahan yang dominan di dunia.

Fukuyama berargumen bahwa dalam politik abad ke-21, perpecahan dan fenomena politik identitas tidak berkutat kuat pada isu ekonomi sebelumnya. Di abad 20, pembelahan terjadi karena kelompok Kanan berkampanye tentang kebebasan dan intervensi negara yang terbatas dalam ekonomi, sementara kelompok Kiri beranggapan ekonomi liberal membuat manusia sengsara dan negara sebaiknya menjadi pengatur ekonomi. Dalam abad 21, menurut Fukuyama perdebatan yang terjadi telah memasuki ranah berbasiskan identitas di mana Kanan menganut identitas nasionalisme tradisional dan soal keagamaan sementara Kiri memperjuangkan kelompok marginal seperti imigran, LGBT, rasisme, dsb.

Fukuyama mencontohkan kemenangan Donald Trump pada pemilu US 2016 sebagai bentuk riil dari politik identitas. Jargon "American First / Make America Great Again" mencerminkan isu politik identitas berupa penolakan terhadap imigran. Selain itu, Donald Trump juga pernah membuat kontroversi dengan melarang etnis tertentu masuk ke Amerika dan menuding suatu agama sebagai teroris.

Penggunaan narasi politik identitas serupa, pernah terjadi pula di Indonesia. Hal yang paling banyak disoroti ialah Pilkada DKI Jakarta 2016 dimana Anies Baswedan yang didukung oleh kalangan besar kelompok Islam seperti FPI, menang dari Ahok yang didukung kalangan minoritas (etnis Tionghoa dan agama Kristen). Isu "umat Islam harus memilih pemimpin Islam" kerap kali digulirkan yang menjadi salah satu faktor kemenangan Anies pada waktu itu.

Meskipun politik identitas kerap kali dimaknai negatif, namun sebetulnya tidak ada yang salah karena merupakan respon alamiah dan defense seseorang dari rasa ketidakadilan. Sumpah Pemuda 1928, merupakan contoh lain dari dimanfaatkannya politik identitas satu perjuangan satu tanah air Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Begitupun dengan gerakan media sosial dengan mentrandingkan tagar #MeToo sebagai kampanye melawan segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual, serta #BlackLivesMatter yang merupakan reaksi dan perlawanan terhadap diskriminasi rasial yang kerap terjadi di Amerika.