Thursday, February 9, 2023

Black Campaign Anies Baswedan dalam Pilpres 2024

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta lalu, terdapat kontestasi antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, dan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat yang dimenangkan oleh Anies-Sandi. Dalam youtube Akbar Faizal Uncensored, Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga merupakan tim pemenangan Anies-Sandi menyebutkan terdapat perjanjian antara Anies dan Sandi yang mengeluarkan statement "Siapa yang punya duit kasih utang sama yang nggak punya duit." Sandi yang memiliki likuiditas lebih besar, meminjamkan dana sebesar Rp 50 milyar untuk kepentingan pemilihan Gubernur lalu.

Long story short Anies-Sandi menangkan Pilkada, lalu Sandi mundur dari jabatan Wagub karena mencalonkan diri sebagai Wapres mendampingi Prabowo Subianto. Paslon ini kalah dan Sandi tidak lama kemudian diangkat jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Anies pun menyelesaikan tugasnya di Jakarta dan berlanjut dengan pengusungan menjadi Capres 2024 oleh Partai Nasdem. Namun, uang 50 milyar tidak pernah dibahas kembali hingga Sandi membahasnya kembali pada awal 2023.

Dalam pernyataannya, Sandiaga Uno menyampaikan sudah mengikhlaskan uang senilai 50 milyar tersebut. Sementara itu, dari kubu Anies menganggap bahwa persoalan utang itu sudah selesai. Hendra Satrio, tim kecil Anies Baswedan menyampaikan kalau perjanjian perihal utang 50 milyar harus dikembalikan apabila Anies-Sandi pada saat itu kalah dalam Pilgub. Hal ini ditanggapi oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Harman yang menuding ada pihak yang membuat narasi utang tersebut untuk menjatuhkan citra Anies.

Dalam perspektif sebagai pengamat politik praktis, masalah ini menarik untuk dicermati mengingat bahwa narasi ini memperpanjang negative campaign (padahal sudah cukup panjang) yang ditujukan kepada Anies Baswedan sebagai bakal Capres dalam Pemilu 2024 mendatang. Persoalan ini bukanlah hal baru, sebelumnya terdapat tudingan berupa narasi korupsi, kegagalan sebagai Gubernur DKI, dan orang Arab yang sempat bergulir ramai sebelumnya.

No comments:

Post a Comment

Kabinet Merah Putih 2024-2029

Kabinet Merah Putih UU No. 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (merevisi pembatasan jumlah ...