Kabinet Merah Putih 2024-2029

Kabinet Merah Putih

UU No. 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (merevisi pembatasan jumlah kementerian paling banyak 34)

48 Menteri, 56 Wamen, 5 Lembaga Setingkat Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Sekretaris Kabinet

·       Menteri

1.    Budi Gunawan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

2.    Yusril Ihza Mahendra, sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

3.    Airlangga Hartarto, sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Golkar)

4.    Pratikno, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

5.    Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

6.    Abdul Muhaimin Iskandar, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PMII)

7.    Zulkifli Hasan, sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan

8.    Prasetyo Hadi, sebagai Menteri Sekretaris Negara

9.    Muhammad Tito Karnavian, sebagai Menteri Dalam Negeri

10. Sugiono, sebagai Menteri Luar Negeri

11. Sjafrie Sjamsoeddin, sebagai Menteri Pertahanan

12. Nasaruddin Umar, sebagai Menteri Agama (PMII)

13. Supratman Andi Agtas, sebagai Menteri Hukum

14. Natalius Pigai, sebagai Menteri Hak Asasi Manusia

15. Agus Andrianto, sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

16. Sri Mulyani Indrawati, sebagai Menteri Keuangan

17. Abdul Mu’ti, sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

18. Satryo Soemantri Brojonegoro, sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

19. Fadli Zon, sebagai Menteri Kebudayaan

20. Budi Gunadi Sadikin, sebagai Menteri Kesehatan

21. Saifullah Yusuf, sebagai Menteri Sosial

22. Yassierli, sebagai Menteri Ketenagakerjaan

23. Abdul Kadir Karding, sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMII)

24. Agus Gumiwang Kartasasmita, sebagai Menteri Perindustrian (Golkar)

25. Budi Santoso, sebagai Menteri Perdagangan

26. Bahlil Lahadalia, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Golkar)

27. Dody Hanggodo, sebagai Menteri Pekerjaan Umum

28. Maruarar Sirait, sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

29. Yandri Susanto, sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

30. M. Iftitah Sulaiman, sebagai Menteri Transmigrasi

31. Dody Purwagandhi, sebagai Menteri Perhubungan

32. Meutya Viada Hafid, sebagai Menteri Komunikasi dan Digital (Golkar)

33. Andi Amran Sulaiman, sebagai Menteri Pertanian

34. Raja Juli Antoni, sebagai Menteri Kehutanan

35. Sakti Wahyu Trenggono, sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan

36. Nusron Wahid, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Golkar, PMII)

37. Rachmat Pambudy, sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

38. Rini Widyantini, sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

39. Erick Thohir, sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara

40. Wihaji, sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN (Golkar)

41. Hanif Faisol Nurofiq, sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

42. Rosan Perkasa Roeslani, sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

43. Budi Arie Setiadi, sebagai Menteri Koperasi

44. Maman Abdurahman, sebagai Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Golkar)

45. Widianti Putri, sebagai Menteri Pariwisata

46. Teuku Riefky Harsya, sebagai Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif

47. Arifatul Choiri Fauzi, sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PMII)

48. Ario Bimo Nandito Ariotedjo, sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Golkar)

 

·       Wakil Menteri

1.    Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Golkar)

2.    Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

3.    Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara

4.    Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara (PMII)

5.    Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri

6.    Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri

7.    Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri

8.    Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri

9.    Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri

10. Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan

11. R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama

12. Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum

13. Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia

14. Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

15. Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan

16. Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan

17. Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan

18. Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

19. Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

20. Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

21. Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

22. Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan

23. Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan

24. Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial

25. Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan

26. Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Golkar)

27. Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

28. Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian

29. Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan (Golkar)

30. Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

31. Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum

32. Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

33. Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

34. Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi

35. Suntana, Wakil Menteri Perhubungan

36. Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital

37. Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital

38. Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian

39. Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan

40. Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan

41. Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional

42. Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional

43. Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

44. Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara

45. Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (PMII)

46. Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara

47. Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

48. Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

49. Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

50. Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi

51. Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah

52. Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata

53. Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif

54. Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

55. Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga

56. Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan

 

·       Pejabat Setingkat Menteri

1.    Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung

2.    Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara

3.    M Putranto, Kepala Staf Kepresidenan

4.    Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan

5.    Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional

 

·       Panglima TNI, Kapolri, Sekretaris Kabinet

1.    Jenderal Agus Subiyanto, Panglima TNI

2.    Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri

3.    Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet

Diskusi Pemilu AS 2024 Harris vs Trump, Mana Yang Lebih Menguntungkan Indonesia?

Shaping the Future of Indonesia-US Diplomatic Relations

@america

1. Meutya Hafid (Ketua Komisi I DPR RI)

- Pemilu US tidak hanya berdampak pada US tapi banyak negara termasuk Indonesia. Pemilu AS mendatang semakin menarik karena terdapat 1 calon presiden perempuan yang awalnya dianggap tidak akan menang, tetapi semakin mendekati 5 November 2024, hasil surveynya semakin baik dan meninggalkan Donald Trump.

- AS memiliki sistem pemilu yang berbeda dengan Indonesia, di mana Indonesia one man one vote, sementara AS memiliki negara bagian yang memiliki electoral college. Sama dengan sebelumnya, pemilu AS terpolarisasi menjadi 2 kutub, dan siapapun yang akan menang, akan berpengaruh terhadap negara lain.

- Dampak terhadap Indonesia? Ketika Partai Demokrat (Kamala Harris) menang, multikulturalisme dan perdagangan bebas akan semakin kuat. Namun apabila Partai Republik (Trump) menang, masalah yang menjadi kekhawatiran sebelumnya juga tidak terjadi. Saat Trump menjadi presiden, kerjasama AS dengan Indonesia juga masih bagus.

- Siapapun yang menang, kita akan dapat advantage. Namun strategi harus direncanakan sekarang karena arah keduanya bebeda dan mempengaruhi peran Indonesia di geopolitik kawasan. Bagaimana relasi Indonesia dengan China, akan menjadi isu yg dibahas dalam Indo-AS, termasuk bagaimana Indonesia memposisikan diri sebagai non align dan tetap di tengah.

- Di era Presiden Prabowo nantinya, arah politik luar negeri Indonesia ke depan tidak akan banyak berubah, namun meningkat secara intensitas. Prabowo sudah mendatangi 10-11 negara bahkan sebelum dilantik pada Oktober 2024. Kemungkinan ke depan juga akan ke AS, tetapi belum diketahui apakan sebelum atau sesudah Pemilu di AS. Dalam rapat kerja Komisi I dengan Menhan, Prabowo menekankan ketahanan global dan berapa kali menyebutkan betapa pentingnya foreign policy.

2. Yose Rizal Damuri (Direktur Eksekutif CSIS)

- Di zaman Obama, terdapat kebijakan Pivot to Asia yg lebih banyak melirik ke SEA, tetapi nyatanya kita tidak melihat ada implementasi yang cukup. Indonesia dan AS baru meningkatkan kerjasama menjadi comprehensive strategic partnership. SEA mendapat perhatian yg lebih besar dari AS karena adanya faktor China yg membuat AS membentuk Indo Pacifi Framework dalam bidang ekonomi. Factor China juga yang membuat AS menginisiasi Indo-Pacific Strategic. Namun di luar itu, Indonesia tidak terlalu masuk dalam perhitungan AS.

- Ke depan, posisi Indonesia mungkin berubah. Kita mempunyai kebijakan bebas aktif, dan selama ini hanya point bebas yang ditekankan, nanti aktif akan ditekankan sampai 3x lipat di era Presiden Prabowo. Hal ini akan mengubah posisi Indonesia di mata AS. 

- Antara Harris dan Trump, mana yang lebih menguntungkan buat Indonesia? Hal ini tergantung dari isu yang dibahas. Selama 8 tahun ini dalam isu ekonomi baik Partai Republik dan Partai Demokrat mempunyai pandangan dan strategi yang sama menyikapi China. Namun keduanya memiliki approach yang berbeda. Revitalisasi tarif bea masuk menjadi instrumen utama kebijakan ekonomi Trump dalam menghadapi China. di zaman Biden strateginya sama, tapi caranya dengan memperkenalkan industrial policy untuk meningkatkan kapasitas dalam negeri AS. Keduanya adalah instrument yg bersifat proteksionis.

- Ke depan, kita bisa mengharapkan Trump ataupun Kamala yang terpilih, dapat mempertahankan kedua cara kebijakan. Masalahnya adalah periode Trump kita melihat AS yang menjadi transaksional. Ini berbeda dengan zaman Biden. Mungkin buat Indonesia, akan lebih mudah dealing dengang transaksional karena lebih jelas, tetapi kita juga mengingkan AS membawa bukan hanya interst sendiri, tetapi global interest, dan ini agak sulit kalau melihat periode Trump yang pertama.

- AS memiliki startegi derisking, sebagai upaya untuk mendisversifikasi supply chain mereka. Mereka membangun supply chain dari negara yag dianggap friendly terhadap AS. Banyak negara yag mengambil kesempatan tersebut, seperti multinational corporation Vietnam, Malaysia, dan India.

- Kita harus mengubah pandangan hubungan ekonomi dengan AS, karena sangat jaub berbeda dengan China dan Jepang. Ketika berbicara dengan AS, player utama bukan pemerintah, tapi bisnis. Pertama yg harus kita dekati adalah sektor swasta, memastikan kalau mereka invest ke Indonesia, makan investasi tidak akan diganggu. Iklim bisnis Indonesia yang perlu diperbaiki terlebih dahulu, baru kita berurusan dengan pemerintah. Hal ini berbeda dengan China karena perekonomian mereka yang diarahkan oleh pemerintah, sehingga kita approach pemerintah dulu.

- Masalah tanggapan AS apabila Indonesia align ke China, tidak menjadi masalah selama kita memiliki kondisi atau iklim bisnis yang mendukung perokonomian. Ini berlangsung juga dengan Vietnam yang memiliki hubungan erat dengan China, tetapi tidak menjadi masalah karena bisa menawarkan sesuatu kepada ke AS. Alasan dari kenapa sektor ekonomi kita cenderung lean ke China, karena memang hanya China yang mau masuk dan dapat toleransi permasalahan di Indonesia seperti KKN, sementara negara maju melihat hal tersebut sebagai kendala.

3. Andi Widjajanto (Gubernur Lemhannas 2022-2023)

- Membaca politik global amerika, platform politik AS dapat dikategorikan berdasarkan partainya. Partai Republik cenderung military industrial complex, sehingga hankam dibesarkan, sementara Partai Demokrat lebih mengarah social security dan anggaran hankam diperkecil. Partai Republik menjadikan policy dunia, sementara Partai Democrat mengandalkan mekanisme multilateral. Terkait Middle East, Partai Republik terkesan "Israel first," dan Partai Demokrat Kembali mengandalkan mekanisme multilateral. Di atas adalah dikotomi sederhana yang tampaknya masih konsisten sampai sekarang.

- Salah satu anomali muncul ketika terdapa isu di mana Partai Republik dan Partai Demokrat kompak, seperti dalam "war on terrorism". Perbedaannya, Obama (Partai Demokrat) menginginkan transparansi Guantánamo, sementara Partai Republic ingin close. Kedua partai juga kompak menanggapi China yang menjadi saingan, tetapi secara ekonomi belum melebihi AS. Kemudian 1 lagi tentang teknologi, Partai Republik melalui Trump, dan Partai Demokrat melalui Biden sama-sama tidak menginginkan penguasaan AI di luar AS, sehingga sama-sama memproteksi chip dari Belanda.

- Mana yang akan lebih menguntungkan Indo? Trump atau Harris? Semua tergantung isu. Misal beberapa hari ini dari tim Prabowo muncul isu medical check up gratis yang bersifat universal. Platform ini lebih cocok dengan Partai Demokrat karena mirip dengan Obama Care, di mana ketika pandemik bersama-sama mengajukan perubahan arsitektur kesehatan global. Ini platform yang sangat mirip dengan approach Partai Demokrat. Kalau Partai Republik platformnya adalah orang diberikan kebebasan untuk memilih sendiri layanan kesehatan, tidak dibebankan ke negara, dan tidak dipotong dari gaji yang bersangkutan.

- Kalau persoalan Israel, kita lebih cocok dengan Partai Demokrat dibanding Partai Republik. Di masa Trump, AS memindahkan ibukota ke Jerusalem, yang menjadi masalah bagi Indonesia. Sementara itu, Partai Demokrat cenderung akan mengusulkan semacam interaksi antar negara seperti Mesir, Arab Saudi, UAE, dan berkemungkinan mengajak Indo untuk berdiskusi isu Israel-Palestina.

- Semua tergantung dari isu, dan kita harus melihat apa yang akan menjadi platform dari konfigurasi pemerintahan Prabowo dan kabinetnya pada Oktober 2024 maupun AS pada Januari 2025. Misal isu kenaikan signifikan alutsista di 2025. Minggu lalu saat menghadiri Air Show di Bali, banyak membincangkan usulan AU yang mana saja disetujui Prabowo untuk tahun 2025-2029. Melihat ini, Indonesia akan lebih cocok apabila Trump menjadi presiden. Selain itu, Trump juga tidak akan mengotak-atik latar belakang. Sementara Harris cenderung mengakomodir aktivis human rights sehingga dapat menjadi permasalahan.

- Di bidang politik pertahanan dan aspek keamanan, kita tidak pernah memikirkan dampak dari sanksi enkonomi kalau berinteraksi dengan negara lain. Kita harus merumuskan bagaimana hedging dan berinteraksi dengan negara lain, tanpa menimbulkan kegelisahan dari AS. Ini adalah realitas politik luar negeri yang dipermasalahkan AS.

- Akan menimbulkan pertanyaan apakah Indonesia serius dengan AS, karena di satu sisi, political counselor dari AS lancar berbahasa Indonesia bahkan bisa pantun, namun Dubes Indonesia untuk AS selalu berganti. Saat ini, kita tidak mempunya Dubes di AS dan tidak ada Dubes AS di Jakarta, di mana Dubes terlama adalah Pak Roeslani yang seharusnya akan digantikan oleh Pak Wishnutama. Ini akan menimbulkan pertanyaan terkait relasi hubungan luar negeri Indonesia dengan AS di masa mendatang.

- Pengalaman Andi Widjajanto saat masih menjadi Gubernur Lemhannas dan membantu Jokowi bertemu dengan beberapa calon investor untuk IKN, terdapat 3 perilaku investor. Pertama normal, mereka lihat ada kepastian dari UU masuk proyek starategi nasional, setelah itu mereka menunjukkan ketertarikan, melakukan visibility studies dengan E&Y dsb, dan akan masuk 3 tahun kemudian. Kedua, pengusaha yang tidak mau repot dan menunggu pemerintahan baru. Kebanyakan dari tipe ini adalah pengusaha lokal. Ketiga, yang akan masuk ketika melihat akan berkaitan dengan Belt and Road Initiative. Apabila masuk BRI, bunga hutang dan cost of money turunm dari yang semula beban investasi 100 dan bunga 250, setelah masuk BRI hanya akan menjadi 110, di mana hal tersebut sangat signifikan dan cepat. Namun kalau kita ikut masuk ke BRI, alarm AS akan menyala dan mempertanyakan alignment Indonesia dengan China.

- Pertanyaan ke depan adalah lebih baik kita masuk ke dalam Belt and Road Initiative (BRI), Indo-Pacific Economy Forum (IPEF), atau Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Kalau kita masuk keanggotaan OECD akan repot luar biasa mengingat Presiden Prabowo mau meningkatkan perdagangan senjata dan alutsista.

- Biden dan Obama terlihat dekat dengan konglomerat seperti Bill Gates. Sementara hubungan antara Trump dan Elon Musk menjadi menarik untuk diamati karena keduanya progresif dan punya karakter kuat. Berdasarkan pengalaman di pemerintahan, semakin kita berurusan dengan dewa, semakin penting mengetahui aspek psikologi personal. Secara pribadi dari sisi keilmuan, saya lebih tertarik dengan Trump karena dia bisa membuat kebijakan tanpa komunikasi ke West Wing dan Pentagon, dan kerap bertemu dengan org-orang yang sama kuanyat

- Merekomendasikan buku berjudul "The Age of Strong Man" yang didalamnya turut dimention Putin, Erdogan, Duterte, Trump, Modi, Xi Jinping, terlebih presiden kita ke depan adalah Prabowo.

- Terkait Project 2025 yang saat ini viral di AS. Kalau dilihat dari spektrum 1-10 di mana skala 1 adalah komunis AS dan skala 10 adalah kristen radikal, Trump sering sebut Harris sebagai "Comrade" untuk menggambarkan kedekatannya dengan komunis. Project 2025 adalah gimmick untuk mengunci konstituen skala 8-10 (Republican) agar setiap pemilu akan selalu tetap ke Partai Republik, di mana yang kuat adalah peran eksekutif, bukan negara. Namanya spektrum politik, semakin ke kiri dan kanan, jumlah pemilihnya semakin dikit. Hal ini sama dengan Indonesia di mana kiri sosialis dan kanan Islam radikalis, tetapi mayoritas pemilih berada di tengah. Project 2025 hanyalah cara mempertahankan konsekuen Kristen radikal, yang sering dicitrakan sebagai penganut flat earth dan percaya Trump sebagai penyelamat.

- Terkait blackswan terdapat beberapa potensi, yakni apakah perang akan semakin meluas di Israel-Palestine, Rusia-Ukraina, atau terjadi perluasan perang China-Taiwan. Pelintasan kapal di Djibouti, dapat dijadikan indikator untuk mengetahui ekonomi dunia normal atau tidak, karena di Djibouti terdapat pelabuhan yang dikuasai AS dan China. Lebih lanjut, untuk keluar-masuk Djibouti, harus melewati Yaman di mana ada Houthi yang sekarang memiliki rudal hipersonik. Kalau pelintasan kapal ini terganggu, maka distribusi seluruh komoditas dunia akan terganggu dan harga akan naik.

- Eskalasi kedua yang mengarah ke black swan adalah bubble yang meledak di ekonomi dunia. Kalau di China adalah sektor property, di seluruh dunia yakni cryptocurrency, dan di AS adalah konservatisme Bank Federal untuk menahan inflasi. Kalua bubble meledak sebelum Pemilu AS pada 5 November 2024, dapat dipastikan Trump akan menang karena publik akan antipasti terhadap Partai Demokrat akibat Biden dan Harris.

Diskusi Bagaimana Komposisi Pansel Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Era Jokowi

Jelang Pembentukan Pansel Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK: Menakar Arah Pemberantasan Korupsi Jokowi

Pansel KPK akan segera dibentuk mengingat masa jabatan Ketua KPK existing akan berakhir Des 2024. Peristiwa 2019 lalu diharapkan jangan sampai terjadi di 2024. Selama 5 tahun terakhir, kinerja KPK terus merosot tajam. Dari data indikator, peringkat KPK 7/10 hanya di atas DPR dan Parpol. 

Kalau sebelumnya Pansel hanya menyeleksi pimpinan KPK, selanjutnya juga akan menyeleksi Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Komposisi Pansel antara lain 5 orang perwakilan pemerintah, serta 4 orang perwakilan masyarakat. 

Pasal 11 UU KPK yang pertama kali disebut adalah KPK bertugas memberantas korupsi di aparat penegak hukum, sehingga dikhawatirkan ada bias kepentingan dan potensi loyalitas ganda ketika mereka yang ditugaskan dari lembaga hukum tertentu untuk menjadi pimpinan KPK.  

1. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik

• KPK adalah anak kandung reformasi, yang dari awal tidak didukung oleh elit politik. Maka dari itu, KPK selalu bergantung pada dukungan penuh dari publik. Apabila kepercayaan publik turun, maka KPK seharusnya melakukan intropeksi.
• Kami melakukan survey terhadap persepsi publik terhadap KPK dan institusi lain terkait bagaimana pentingnya persepsi publik terhadap lembaga hasil demokrasi dan aparat penegak hukum, yang menjadi sumber legitimasi dan efektivitas kebijakan. Apabila publict trust terhadap lembaga tidak ada, maka akan menyulitkan bagi demokrasi untuk bekerja. Kasus DPR karena trustnya selalu di bawah, mau kebijakan positif pun, akan terus disoroti negatif karena tidak adanya public trust.
• Dari survey apakah responden pernah mendengar berita tentang dugaan pemerasan oleh Ketua KPK Firli Bahuri terhadap SYL, sebanyak 28,5 persen menjawab ya. Dari responden tersebut, sebanyak 70,6 persen percaya hal tersebut benar. Salah satu sumber yang menyebabkan trust kepada KPK belum pulih adalah hubungannya dengan SYL.
• Kemudian terkait sikap public terhadap UU Revisi KPK, pada Jan 2016 awareness dan sikap publik terhadap rencana revisi sudah banyak bergulir. Sep 2016 awareness sikap publik terhadap hak angket KPK oleh DPR (kasus e-ktp). Okt 2019 awareness terhadap aksi demo mahasiswa menolak UU MPK. Feb 2020 awareness publik terhadap revisi UU KPK yang ditetapkan oleh DPR.
• Secara logis jika pansel yang dibentuk oleh pemerintah kualitasnya buruk, tentu akan berdampak pada Presiden berikutnya, namun secara empiris belum ada surveynya. Ini adalah pertaruhan akhir pemerintah Jokowi apa beliau meninggalkan legacy yang baik atau tidak. Kalau proses pimpinan KPK dan dewas di luar ekspektasi dan tidak berintegritas, maka apapun yang dilakukan pemerintahan mendatang akan dianggap bagian dari masa yang kelam di mana pemberantasan korupsi yang terus menerus mengalami tren penurunan. Dan menurut saya Pak Prabowo punya kepentingan.
• Ini dapat berkembang menjadi seperti di Filipina, di mana ada kasus terkait Bongbong Marcos yang memiliki burden kuat sebagai anak dictator, kemudian terpilih menjadi Presiden. Namun, yang mengagetkan adalah ternyata kinerjanya tidak terlalu buruk, beberapa pihak mengatakan Bongbong cukup berani menentang Duterte. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Bongbong berani bertindak seperti itu. Civil society di Filipina menduga Marcos ingin memulihkan reputasi keluarganya dari citra buruk. Jadi kasus Prabowo, dapat memberi legacy yang baik termasuk dalam arah mengembalikan pemberantasan korupsi ke jalan yang baik.

2. Diky Anandya, Peneliti ICW

• Pemberantasan korupsi era Jokowi jalan di tempat, dengan adanya revisi UU KPK, serta lemahnya komuitmen presiden terhadap penguatan lembaga anti korupsi. Hal ini ditunjukkan dari komitmen Presiden dalam memilih ketua KPK pada 2019 lalu yang sangat mengecewakan, dan dampaknya bisa dilihat dari periode Jilid 5 2019-2024 di mana ketua KPK terpilih menimbulkan lebih banyak kontroversi dibanding prestasi. Mulai dari ragam pelanggaran kode etik, sampai Ketua KPK ditetapkan sebagai tersangka pada Nov 2023 lalu.
• Mundurnya Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar pada 2022 lalu, patut diduga untuk menutupi dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya. Kemudian Wakil Ketua KPK lainnya Nurul Ghufron yang masih dalam pemeriksaan siding etik.
• Kalau kita berangkat dari permasalahan ini, harusnya dapat dievaluasi meskipun kita taju komposisi pimpinan KPK akan melalui fit and proper test di DPR. Namun, bukan berarti Presiden tidak memiliki kuasa untuk filter calon yang bermasalah. Karena prosesnya diserahkan ke DPR, Pansel terlebih dahulu menyodorkan nama. Artinya, Presiden memiliki kuasa untuk menentukan komposisi pimpinan KPK. ICW sendiri dalam pembentukkan pansel menitikberatkan 3 hal sebagai berikut:

1. Setiap anggota pansel harus memiliki kompetensi dan kapabilitas serta pemahaman yang utuh terkait lembaga pemberantasan korupsi.
2. Pertimbangan oal aspek integritas sebagai kriteria Utama nama anggota pansel. Hal ini untuk menjamin proses pemilihan berlangsung transparan, akuntabel, dan partisipatif.
3. Setiap anggota pansel bersih dari indikasi konflik kepentingan.

• Komposisi 5 dari pemerintah dan 4 dari masyarakat justru tidak ideal. Potensi konflik kepentingan kan besar apabila didominasi oleh unsur pemerintah. Proses seleksi pansel KPK menjadi taruhan terakhir bagi pemerintahan Jokowi.

3. Natalia Soebagjo, Pansel Pimpinan KPK 2015-2019

• Selama ini kita sangat terfokus pada calon komisioner, sehingga lalai dalam penentuan pansel. Hal ini terjadi terutama pada pansel sebelumnya di 2019. Pada 2015, Presiden Jokowi masih sangat terbuka atas masukan masyarakat. Namun pada 2019 tidak karena situasi politik sedang memanas, sehingga fokus Pansel tidak pada pemberantasan korupsi, tetapi pada radikalisme yang sedang berkembang di KPK.
• Penentuan pansal sangat amat penting karena sebagai gerbang Utama. Kalau sampai masuk angin, maka pemilihan ketua KPK tidak akan maksimal. Untuk komposiis 5 pemerintah dan 4 masyarakat sipil sangat disayangkan. Siapapun yang menjadi anggota pansel jelas merupakan individu yang mempunya independensi sangat tinggi. Ini dapat dilihat dari track record para calon anggota pansel.
• Pengalaman saya pribadi saat ada di pansel, banyak sekali skeptisisme dan menganggap sebagai gimmick karena dari 9 orang, semuanya adalah perempuan. Kami berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan itu dapat kita atasi melalui diskusi. Kami juga sangat dimudahkan dengan adanya persepsi tidak bisa didekati karena kami bebas dari kepentingan, tanpa diintervensi dari luar.

4. Zainal Arifin Mochtar, Ketua Departemen Hukum Tata Negara

• Kalau kita petakan, keterpurukan KPK disebabkan oleh dua hal yaitu karena komisionernya didomestikasi dan dijinakkan akibat pemilihan yang ala kadarnya, serta yang kedua adalah pelemahan UU KPK.
• Sebagai salah satu aspek penguatan anti korupsi, revisi UU KPK kembali sangat diperlukan. Dahulu, seluruh partai setuju untuk membunuh KPK. Namun dengan konstelasi yang berubah dengan adanya oposisi dan lain sebagainya, partai seharusnya mulai berpikir ulang.
• Dewan Pengawas pun tidak jelas kompetensinya karena ditunjuk langsung oleh Presiden. Jika membaca kembali UU KPK, ada keanehan karena memberikan kewanangan kepada lembaga seperti dewas, tetapi sama sekali tidak mengatur dan merinci wewenang apa yang bisa dilaksanakan. Dalam analisis hukum, ini yang menyebabkan UU KPK sangat lemah.
• Kemudian seleksi komisioner, ada banyak sekali catatan. Pertama, itikad presiden untuk memperbaiki KPK dapat dilihat dari pembuatan pansel. Apabila pansel abal-abal, maka menghasilkan pimpinan dengan kualitas seperti 2019.
• Kedua, keinginan presiden untuk cawe-cawe/intervensi komisioner yang dapat memberangus KPK. Ketiga, harus dihilangkan dari benak Presiden sendiri bahwa di KPK harus ada perwakilan jaksa dan polisi di dalamnya. Paradigma kelembangaan ini harus dihilangkan.
• Selanjutnya, mengenai jebakan proses pemilihan. Pemilihan yang kita tahu dibawa ke pansel kemudian ke DPR untuk fit and proper test. Kelirunya selama ini, proses fit and proper test di DPR menggunakan mekanisme yang salah, karena one man five foot. Artinya, 1 anggota DPR memilik 5 nama. Begitu 2 atau 3 partai di Komisi 3 bersepakat memilih 5 nama yang sama, maka pemilihan selesai. Pemilihan ini hanya diatur di tatib pemilihan, yang seharusnya diubah dengan menerapkan one man one foot. 

5. Agus Rahardjo, Ketua KPK 2015-2019

• Sepakat terkait pansel abal-abal akan menghasilkan pimpinan yang abal-abal. Keberhasilan KPK selalu beriringan dengan kerjasama erat dengan pemerintah.
• Saat baru memimpin di KPK, yang saya hadapi adalah terlalu banyaknya pekerja KPK yang berafiliasi dengan orang luar, seperti kejaksaan, kapolri, serta bin. Saya berharap dalam pimpinan KPK tadi tidak ada perwakilan, namun perorangan yang betul-betul independen dan kompeten.
• Pansel waktu itu meloloskan saya, yang hanya cukup tahu namun belum memahami secara menyeluruh tentang UU KPK yang diujikan. Pansel seharusnya jangan menilai dari pengetahuan yang sangat teknis, tetapi kompetensi secara global dan umum, dan yang paling penting adalah integritasnya.

5. M. Nur Ramadhan, Peneliti PSHK

• Di penghujung masa jabatan Presiden Jokowi, banyak sekali praktik catatan merah dalam pimpinan lembaga negara, seperti KPK, KPU dan Bawaslu beberapa tahun lalu.
• Reputasi pansel sangat penting, pemerintah harus melihat apakah orang yang ditempatkan mempunyai semangat pemberantasan korupsi. Isu integritas dan independensi ini termasuk komposisi unsur pansel perlu dicermati. Komposisi ini harus dipikirkan oleh pemerintah, karena seharusnya dari arahan reformasi, komposisi unsur masyarakat harus lebih dominan.
• Kita melihat 2019-2024, isu terbesarnya adalah mengembalikan kepercayaan terhadap KPK, dan independensi KPK. Dominasi unsur masyarakat, juga untuk menghindari konflik kepentingan dari pansel itu sendiri.
• Ada catatan penting terkait peran parpol, yang diharapkan punya sensitivias. Jangan sampai pansel menjadi alat memuluskan kepentingan oliarki dan menggerus semangat anti korupsi yang diperjuangkan.
• Kriteria pansel harus memiliki sensitivitas terhadap kondisi KPK saat ini, yang dilemahkan melalui UU KPK. Pansel harus memilih pihak yang bisa memgenbalikan posisi KPK. Ini menjadi kriteria penting pansel, selain dari reputasinya yang harus benar-benar teruji.