Rangkuman Faksionalisasi dan Dualisme Partai

• Faksionalisasi Partai Islam Masyumi melahirkan Partai NU

• Faksionalisasi Partai Golkar melahirkan PKPI, Hanura, Gerindra dan Nasdem

Pada 1998, Panglima ABRI Jenderal Purn. Edi Sudradjat hengkag dari Golkar setelah berebut jabatan Ketum dengan Akbar Tandjung dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Akbar Tandjung menjabat Ketum, dan Edi keluar mendirikan Partai Keadilan dan Persatuan (kemudian berubah jadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI).

Pada Munas 2004 yang dimenangkan oleh JK yang saat itu menjabat Wapres SBY, Akbar Tandjung, kandidat kuat pesaing JK merasa ditikung oleh Agung Laksono. Akbar Tandjung memuluskan langkah Agung Laksono menjadi Ketua DPR menggantikan dirinya, namun Agung Laksono malah mendukung JK saat Munas Golkar.

Pasca memenangkan Pemilu 2004, Golkar kembali mengalami perpecahan internal dimana dua tokoh pentolan yakni Prabowo Soebianto dan Wiranto hengkang dari Golkar. Pada masa JK menjadi Wapres ini, Wiranto mundur dan mendirikan Partai Hanura pada 2006 untuk melanjutkan tujuan Wiranto menuju RI-1. Perjalanan Hanura menjadi menarik tatkala Pilpres 2004 dimana Wiranto-Gus Dur menjadi Capres yang diusung Golkar, namun kalah dari paslon SBY-JK. Sebelumnya, JK adalah kader Golkar yang tidak mendapatkan dukungan dari partainya sendiri. Plot twistnya lagi, adalah ketika JK mengalahkan Wiranto dalam pemilihan Ketum Golkar.

Sementara, Partai Gerindra didirikan oleh Prabowo Soebianto sesaat menjelang Pilpres 2009.

Munas berikutnya tahun 2009, Aburizal Bakrie terpilih menjadi Ketum dengan selisih tipis dari Surya Paloh. Pada 2011, Surya Paloh mendeklarasikan Partai Nasdem. Nasdem sebelumnya adalah ormas besutan Surya Paloh yang dijadikan partai politik.

Golkar di bawah Aburizal Bakrie tidaklah solid. Hal ini menyebabkan perolehan suara Golkar tidak sesuai yang ditargetkan pada Pileg 2014.

Pada 2014, Aburizal Bakrie terpilih sebagai Ketum dalam munas Bali (menjadi oposisi Jokowi). Namun, kader yang tidak terima membuat munas tandingan di Ancol dimana Agung Laksono terpilih menjadi Ketum (merapat ke Jokowi). Dualisme ini terselesaikan setelah musyawarah nasional luar biasa pada 2016 yang memenangkan Setya Novanto sebagai Ketum Golkar.

• Faksionalisasi PDIP melahirkan partai-partai nasionalis yang kemudian menghilang dalam politik elektoral

• Faksionalisasi PPP melahirkan Partai Bintang Reformasi

Pada 2014, KPK menetapkan Ketum PPP Suryadharma Ali sebagai tersangka korupsi penyelenggaraan haji. Romahurmuziy sebagai sekjen DPP PPP saat itu memecat Suryadharma, namun ia tidak terima dan balik memecat Rommy. Setelah muktamar di Surabaya, terpilih Rommy menjadi Ketum PPP. Akan tetapi, kubu Suryadharma juga menggelar muktamar di Jakarta yang memenangkan Djan Faridz. Pada akhirnya, pemerintah memilih mengesahkan kepemimpinan Rommy. Pada 2019, Rommy ditangkap KPK dan digantikan oleh Suharso Monoarfa, PPP kubu Djan Faridz perlahan mulai menerima dan melebur ke bawah pimpinan Suharso.

• Faksionalisasi PAN melahirkan Partai Ummat

• Faksionalisasi Partai Demokrat melahirkan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)

• Faksionalisasi PKS melahirkan Partai Gelora

Buku Anis Matta: Gelombang Ketiga Indonesia (2014)

Ku seringkali kurang suka dengan politisi pekaes satu ini, tapi bukunya lumayan menarik juga. Berikut gambaran intinya.

Anis Matta melakukan periodisasi atas perjalanan sejarah Indonesia dengan diksi gelombang pertama, kedua, dan ketiga. Gelombang Pertama, menjadi Indonesia. Gelombang Kedua, menjadi negara bangsa modern, Gelombang Ketiga The Next Indonesia.

Anis Matta yakin bahwa dalam gelombang ketiga, masyarakat memiliki nilai baru yang berbeda dengan masyarakat dua gelombang sebelumnya. Mereka memiliki native demokrasi yang kental di mana mereka tidak mewarisi tradisi rezim otoriter dan tidak begitu dipengaruhi politik aliran. Anis Matta berharap terdapat kolaborasi antar komponen bangsa yang memiliki latar identitas berbeda-beda untuk membangun Indonesia ke depan tanpa kontradiksi antara wacana keislaman, kemodernan maupun keindonesiaan.

Harapan Anis Matta ini membutuhkan keberanian yang sangat besar untuk dapat terwujud. Mengingat politik identitas masih bergulir belum lama ini dan bahkan menjadi permasalahan utama dalam Pilkada DKI Jakarta 2014. Namun, Anis Matta terkesan optimis Indonesia akan memasuki masa Gelombang Ketiga dalam waktu dekat. Hal ini lantaran keseriusan Anis Matta melalui pembentukkan Partai Gelora, pasca keluarnya beliau dari PKS. Berbeda dengan partai induknya, Partai Gelora digadang-gadang sebagai partai nasionalis berasaskan Pancasila, tidak seperti PKS yang berasaskan Islam. Meskipun, belum dapat disimpulkan pendirian Partai Gelora ini sebagai manifestasi ideologis Anis Matta seperti yang ia tuliskan dalam bukunya, atau hanya gimmick untuk memperluas ceruk pemilih.

Partai Gelora (Pecahan PKS)

Partai Gelora resmi jadi partai peserta Pemilu 2024 dalam proses pengundian yang digelar KPU pada 14 Desember 2022. Partai ini digawangi Anis Matta dan Fahri Hamzah, dan memperoleh nomor urut 7. Partai Gelora didirikan 28 Oktober 2019 oleh 99 orang dari 34 provinsi. Deklarasi partai dilakukan dalam acara konsolidasi nasional di Jakarta, 10 November 2019.

Setelah serangkaian proses pendaftaran dan verifikasi, pada 2 Juni 2020, Partai Gelora sah secara hukum dengan penyerahan SK Menkumham. Kini Gelora tercatat memiliki kepengurusan 34 DPW setingkat Provinsi, 445 DPD setingkat kabupaten/kota, dan 4.395 DPC setingkat kecamatan.

Gagasan pendirian bermula pada 3 Februari 2018 saat Anis Matta berpidato dalam acara Musyawarah Kerja Keluarga Alumni KAMMI. Anis Matta menyampaikan 3 gelombang yang dilalui bangsa Indonesia:

1. Menjadi Indonesia

2. Menjadi negara-bangsa yang kuat

3. Menjadi salah satu kekuatan utama dan bagian dari kepemimpinan dunia

Gelombang ini selalu dipengaruhi faktor global. Oleh karena itu, untuk melakukan lompatan jauh ke depan, maka Indonesia harus melakukan 3 hal:

1. Melakukan konsolidasi ideologi Islam dan negara tidak boleh lagi dipertentangkan.

2. Kekuatan utama bangsa yakni ilmu pengetahuan, kekuatan militer, ekonomi, kesejahteraan dan keadilan harus dibangun.

3. Indonesia harus membangun strategic partnership global, dan menjadi pioneer bukan follower.

Saat ini, Gelora diketuai oleh Anis Matta, wakil ketum Fahri Hamzah, sekjen Mahfuz Sidiq, bendum dan wakil Achmad Rilyadi dan Fetty Fatmasari Utami.

Partai Kebangkitan Nusantara (Pecahan Demokrat)

Dari 17 partai yang ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024, PKN merupakan partai baru bersama Partai Buruh dan Partai Gelora. PKN mendapat nomor urut 9 dari hasil pengundian di Kantor KPU pada 15 Desember 2022.

PKN digawangi oleh eks politisi Partai Demokrat, I Gede Pasek Suardika. PKN juga dibentuk oleh loyalis Anas Urbaningrum seperti Mirwan Amir, eks pengurus Demokrat Ian Zulfikar, aktivis HMI Asral Hardi, Bobby Triadi, serta Sri Mulyono.

Di laman resmi pimnas-pkn.id, partai ini dulunya adalah Partai Karya Perjuangan yang telah terdaftar pada 2008. Kemudian dilakukan deklarasi ulang menjadi PKN pada Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2021. Perubahan ini diikuti dengan pembaharuan bendera atau lambang partai dan AD/ART. Saat ini, struktur kepengurusan pimpinan nasional PKN diketuai oleh I Gede Pasek Suardika, waketum Gerry H Hukubun, sekjen Sri Mulyono, bendum Mirwan Amir.

Partai Ummat (Pecahan PAN)

Pada 2021, sejumlah pengurus Partai Ummat dikabarkan mengundurkan diri. Pertama kali adalah mundurnya waketum Agung Mozin pada Agustus 2021 yang menyampaikan surat pengunduran diri kepada Ketua Majelis Syuro Amien Rais, yang ditembuskan kepada ketum Ridho Rahadi yang juga merupakan menantu Amien Rais.

Kedua, pengunduran diri wakil ketua majelis syuro Neno Warisman karena ingin fokus mengurus anaknya yang berada di Turki. Selain kedua elite tersebut, beberapa pengurus daerah juga mundur di antaranya Ketua DPD Partai Ummat Cirebon Diyanto, Wakil Ketua DPD Partai Ummat Kota Depok Syahrial Chan, dan Sekretaris Umum DPD Partai Ummat Bengkulu Uwoh Pramijaya.

Pakar politik BRIN, Wasisto Raharjo Jati menganalisa mundurnya elite Partai Ummat.

1. Aksi eksodus yang dilakukan pengurus menunjukkan ada tendensi dinasti dalam pembentukan Partai Ummat menjadi semacam partai personal, apalagi mekanisme ketum yang merupakan menantu Amien Rais dilakukan secara aklamasi elitis daripada musyawarah mufakat.

2. Pudarnya karisma Amien Rais. Eksistensi Amien Rais hanya bergulir bila ada benturan muslim vs non muslim. Di luar itu, jarang muncul. Partai Ummat butuh rekognisi dan eksistensi jangka panjang. Kalau fungsionaris hanya dikenal pada isu tertentu makan bisa berdampak pada popularitas partai yang naik pada isu tertentu saja, sehingga tidak cukup kuat untuk menarik elektabilitas pemilih muslim sendiri.

3. Loyalis Amien Rais, Agung Mozin dan Neno Warisman pecah kongsi karena loyalitas yang dibangun hanya sebatas militansi yang sifatnya hanya jangka pendek. Terdapat narasi yang berbenturan dengan realita yang ada.

4. Partai Ummat kurang laku karena sosok Amien Rais yang dikenal sebagai free rider politik. Ia hanya naik pada momen krusial semisal dulu menjadi Ketua MPR karena menjadi salah satu tokoh Cipayung yang menginisiasi pertemuan lintas tokoh, setelahnya tidak ada lagi.

Amien Rais mengklaim bahwa mendapat informasi valid bahwa 14 Des 2022, seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan KPU kecuali Partai Ummat. Ini merupakan keputusan yang bias dan penuh kejanggalan. Tampaknya single out Partai Ummat dikarenakan atas perintah kekuatan yang besar. Terdapat dugaan kecurangan yang dialami partai itu pada tahap verifikasi faktual partai. 

Partai Ummat dan Bawaslu bersepakat dalam mediasi 19-20 Desember 2022, untuk melakukan perbaikan syarat keanggotaan di Provinsi NTT dan Sulut. Untuk tahapan dan jadwal pemenuhan perbaikan syarat keanggotaan, dilakukan dalam beberapa tahap.

1. 21-23 Des 2023 verifikasi administrasi

2. 26-28 Des 2022 verifikasi faktual

3. 28-29 Des 2022 proses rekapitulasi dan penyampaian hasil verifikasi faktual mulai tingkat provinsi hingga KPU RI.

Dalam verifikasi administrasi ulang di NTT dan Sulut pada 23-24 Desember 2022, KPU menyatakan Partai Ummat lolos verifikasi sehingga dapat memasuki tahapan verifikasi faktual. Namun polemik belum berakhir, muncul dugaan beberapa oknum parpol yang sudah lolos sebagai peserta Pemilu 2024, yang mengganggu proses verifikasi ulang Partai Ummat di NTT, seperti yang disampaikan jubir Mustofa Nahrawardhaya yang mengaku mendapat laporan dari kader di daerah

Note: Potensi Koalisi 2024

Pada 3 Agustus 2022, ketum Partai Nasdem, Surya Paloh mengumumkan Nasdem mengusung Anies Baswedan menjadi Capres dalam Pemilu 2024. Nasdem juga memberi otoritas kepada Anies Baswedan untuk memilih cawapres pendampingnya di Pemilu 2024.

Pakar politik UGM dan Presiden lembaga riset Indonesia Presidential Studies, Nyarwi Ahmad menyebut penetapan Anies Baswedan sebagai bakal Capres Nasdem adalah upaya menarik dukungan dari milenial dan generasi Z. Nasdem ingin memaksimalkan potensi coattail effect (efek ekor jas) dari elektoral Anies. Paling tidak ada 2 partai potensial dalam barisan koalisi Nasdem yaitu PKS dan Demokrat. Ini dapat menggoyahkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang beranggotakan Partai Golkar, PPP dan PAN).

Apalagi Ketum PPP Suharso Monoarfa baru dilengserkan dan diganti Mardiono. Golkar pun tidak lepas dari guncangan internal. Guncangan juga terjadi di tubuh Partai Nasdem yang terlebih dahulu mendeklarasikan capres. Sejumlah anggota partai  dilaporkan mundur. Bali misalnya, Niluh Djelantik dan tokoh Puri Anom Tabanan, Anak Agung Ngurah Panji Astika. Survei SMRC terbaru juga mengindikasikan penurunan suara Nasdem di Indonesia timur dari 10,8% (Mei 2021) ke 3,9% (Agustus 2022). Curi start Partai Nasdem dan pembebasan cawapres kepada Anies Baswedan juga mempunyai implikasi politik ditinggalkan PKS dan Demokrat.