Demokrasi Sosialis

Demokrasi sosialis adalah sebuah ideologi politik yang menggabungkan sistem politik demokratis dengan sistem ekonomi sosialis. Demokrasi sosialis ini dengan sosialis moderat yang berkembang pada abad ke 19. Sulit untuk menentukan definisi yang sesuai untuk demokrasi sosialis, karena para pengamat politik masing-masing memiliki interpretasi sendiri akan apa yang dimaksud demokrasi sosialis. Beberapa definisi hanya menunjukkan secara sederhana bahwa demokrasi sosialis merupakan salah satu bentuk dari sosialisme, bukan merupakan ideologi baru yang bersifat revolusioner.

Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, sosialisme yang dahulu menginginkan penghapusan kapitalisme secara total, sekarang telah memiliki pandangan baru. Sosialisme versi baru ini tidak memandang bahwa kapitalisme harus dihapuskan, melainkan mencari sintesis yang akhirnya dapat mempertemukan demokrasi dan sosialisme. Demokrasi sosialis percaya bahwa ekonomi dan masyarakat harus dijalankan secara demokratis untuk memenuhi kebutuhan bersama, bukan hanya untuk masyarakat tertentu. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, dibutuhkan banyak perubahan pada struktur pemerintahan dan ekonomi secara radikal sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Demokrasi dan sosialisme sama-sama didasarkan pada elemen kesetaraan. Demokrasi menghendaki setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi menjalankan pemerintahan, serta sosialisme yang menganjurkan pendistribusian kekayaan di antara masyarakat. Prinsip penting sosialisme demokratis adalah sumber daya harus digunakan untuk keuntungan semua anggota masyarakat dan lembaga-lembaga ekonomi harus dikendalikan dan juga dimiliki oleh masyarakat luas.

Demokrasi sosialis menghendaki kebijakan tentang ekonomi campuran dan diatur (mixed and managed economy) serta welfare state, yang kemudian menjadi basis dari sosialisme yang menggabungkan kemakmuran dan kebebasan dengan keadilan sosial dan kemungkinan kehidupan yang sempurna bagi setiap orang.

Seperti yang dikatakan oleh Anthony Crosland dalam bukunya The Future of Socialism (1956), di mana ia menyatakan bahwa cita-cita seorang sosialis untuk mengendalikan ekonomi tidak lagi merupakan sebuah cita-cita yang diperlukan. Nasionalisasi yang dilakukan pemerintahan Partai Buruh di Inggris telah dianggap cukup untuk mengendalikan ekonomi, untuk memastikan kapitalisme bekerja demi rakyat. Sebagai akibatnya, kapitalisme tidak lagi dianggap sebagai kekuatan penghancur, bahkan sekarang dapat dianggap sebagai basis sebuah masyarakat yang adil.[1]

Hal serupa juga dibahas oleh Joseph Schumpeter yang pada tahun 1942 menerbitkan sebuah buku berjudul Capitalism, Socialism and Democracy. Pada kesimpulan bukunya, ia mengatakan kapitalisme dalam jangka waktu panjang tidak dapat dipertahankan, kapitalisme akan runtuh karena sebab-sebab internal, dan kehadiran sosialisme tidak dapat terelakkan. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah dalam sistem sosialisme masih dimungkinkan adanya demokrasi. Di sinilah kemudian dia berpendapat bahwa demokrasi secara menyeluruh bisa berjalan bersama-sama dengan sistem sosialis. Ia mempertegas pendapat bahwa demokrasi bukan saja bisa diterapkan dalam sosialisme, bahkan demokrasi yang sejati yang meliputi aspek ekonomi dan politik hanya dapat diwujudkan dalam dan dengan sosialisme.[2]

Pandangan Crosland dan Schumpeter mungkin dapat mewakili pandangan yang meyakini bahwa demokrasi dan sistem ekonomi sosialis dapat beriringan. Adapula tokoh yang menyatakan hal sebaliknya, salah satunya adalah seorang libertarian bernama Milton Friedman, yang mengatakan bahwa sebuah masyarakat tidak bisa sosialis sekaligus demokrasi. Menurutnya dua sistem ini bertentangan, karena sosialisme tidak mungkin memberikan kebebasan individu sebagai syarat demokrasi. Menurutnya, tatanan ekonomi memainkan peranan ganda dalam menciptakan sebuah masyarakat yang bebas. Di satu pihak kebebasan ekonomi adalah begian dari kebebasan dalam arti luas; jadi, kebebasan ekonomi itu sendiri adalah tujuannya. Di sisi lain kebebasan ekonomi adalah cara yang niscaya bagi munculnya kebebasan politik.[3]

Masih terlalu awal bagi kita untuk memutuskan apakah demokrasi dapat sejalan dengan sosialisme karena sampai saat ini belum ada negara yang berhasil mewujudkannya secara keseluruhan. Walaupun demikian, kita dapat berkaca dari gerakan sosialis di berbagai belahan dunia, seperti di negara kesejahteraan Swedia, Canada’s national health care system, France’s nationwide childcare program, dan Nicaragua’s literacy programs. Karena kesetaraan, bukan kepemilikan bersama, yang merupakan nilai besar dari sosialis, dan ini dapat dicapai melalui pendidikan yang baik, penghapusan kemiskinan, dan jaminan kesehatan untuk setiap orang.

x

[1] Ian Adams, Ideologi Politik Mutakhir, (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2004), h. 197.

[2] M. Dawan Rahardjo, Esai-Esai Ekonomi Politik, (Jakarta: LP3ES, 1983), h. 138.

[3] Artikel oleh Pangi Syarwi, "Simposium Kapitalisme, Sosialisme, Demokrasi."