Masukan Agar Parpol Glow Up

Indonesia menempati urutan ke-64 dari 167 negara demokrasi dalam indeksi The Economist Intelligence Unit (EIU). Rapor merah demokrasi Indonesia tidak terlepas dari partai politik sebagai institusi yang menjalankan mekanisme demokrasi. Sulit untuk mengharapkan Indonesia akan naik peringkat, apabila partai politik masih belum dibenahi.

Hal-hal yang harus dibenahi partai politik di Indonesia:

1. Patronase. Titik pusat kekuasaan dikontrol oleh segelintir elite yang memutuskan keputusan internal partai yang disebut patron, dan klien adalah anak buah partai tipikal asal bos senang (ABS). Kedudukan petinggi partai didasari oleh kedekatan antara patron dan klien, bukan asas meritokrasi yang mempertimbangkan kapabilitas dan profesionalisme seseorang. Sehingga yang seharusnya jadi pelayan rakyat, eh malah menjadi pelayan patron.

2. Ideologi gak jelas. Ada partai nasionalis yang berkoar-koar layaknya partai Islam, partai agamis yang ketika ditelusuri didanai oleh industri kefir, atau partai yang slogannya wong cilik tapi tidak sesuai dengan regulasi yang dibuatnya.

3. Klientelisme. Praktik ini dilakukan dengan membeli suara masyarakat langsung ketimbang adu gagasan. Lemahnya peran partai dalam pencalonan seseorang juga membuat kandidat caleg harus berjuang sendiri dengan sumber dananya sendiri (atau disponsori cukong). Akhirnya, ia lebih merasa hutang budi sama si bohir dibandingkan parpolnya, dan membayar hutangnya lewat proyek pembangunan dari APBN/APBD.

4. Kartel politik. Kartel adalah kerjasama partai demi kepentingan kolektif. Relasi dalam politik kartel adalah saling merangkul partai politik untuk menghindari konflik dalam pengambilan keputusan di DPR. Jadi demokrasi yang kita lihat sebetulnya hanya sinetron, sudah ada negosiasi dan syuting sebelum semua berlangsung (om Clifford Geertz izin pinjam istilah teater-nya ya ehe). Politik kartel pula yang membuat semua partai rombongan masuk ke koalisi pemerintah, dan takut jadi koalisi sebatang kara. Endingnya, gak berlangsung fungsi check and balance yang penting untuk kemajuan demokrasi kita.

5. Dinasti politik. Coba hitung berapa partai yang bapaknya jadi apa, anaknya jadi apa, menantunya siapa, cucunya jadi apa? Yang jelas punya jabatan semua. Gak kaya saya, nyerocos doang tapi gak jadi siapa-siapa. Yeu. Padahal pinteran saya yang punya background pendidikan ilpol, tapi sayang bukan anaknya siapa-siapa. :(

To be continued ya, daripada jadi curhat tak berkesudahan.